Sekurang-kurangnya untuk fase sekarang, kecemasan itu yang kita rasakan. Pemberantasan korupsi terancam gagal. Sungguh ironis dan kontradiktif.
Mengapa perasaan itu muncul? Kecemasan akan terancam gagalnya pemberantasan korupsi justru muncul saat langkah-langkah pemberantasan sedang mencapai periode klimaks. Apa dasar pendapat itu?
Kita saksikan pemerintah telah menegaskan komitmennya menuntaskan kasus perpajakan yang dilakukan Gayus Tambunan. Di antara komitmen itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Wapres Boediono mempelajari secara komprehensif, termasuk mengambil langkah selanjutnya. Presiden mengatakan tidak saja menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, tetapi juga siap melakukan tindak lanjut yang diperlukan.
Jaksa Agung dan Kapolri bekerja sama dan bersinergi dengan KPK berkonsultasi dan akan mengambil tindakan konkret. Partai politik, antara lain lewat wakilnya di DPR, juga mengentakkan kembali komitmen dan kewibawaannya memberantas korupsi. Rakyat melalui berbagai forum menunjukkan kebulatan tekad dan dukungan.
Korupsi sebagai fakta dan masalah akhir-akhir ini juga diungkapkan dengan fakta dan angka. Sebut, misalnya, fakta dan angka tentang 17 gubernur yang masih menjabat ataupun mantan gubernur serta pejabat lain di daerah di Indonesia yang terlibat korupsi, bahkan sudah menjadi tersangka. Jumlah dan beragam kasusnya membuat kita geleng-geleng kepala, sakit hati, sekaligus kecil hati.
Perasaan prihatin dan gundah bertambah ketika KPK menahan sejumlah anggota DPR 1999-2004 dari beberapa fraksi. Tuduhan terhadap politisi anggota DPR itu sudah lama tersiar dan diketahui masyarakat. Sekalipun sudah lama diketahui, reaksi publik membangkitkan rasa prihatin yang mendalam dan meluas. Meski sebagai kabar-kabur sudah lama beredar, perasaan ”kaget” terasa kuat tatkala berita itu dibuka dengan ditangkapnya sejumlah politisi yang juga anggota DPR.
Sementara itu, tampil pula suatu reaksi subyektif dan solider dari politisi satu partai, terutama dari sesama anggota DPR. Reaksi disertai semacam sikap dan aksi yang menimbulkan tanda tanya. Contohnya seberapa jauh reaksi sementara anggota DPR itu disertai rasa solidaritas.
Sekurang-kurangnya dipertanyakan sikap Komisi III DPR menolak kehadiran dua unsur pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dalam rapat DPR dengan KPK. Seberapa jauh dipengaruhi oleh ditahannya anggota DPR yang terlibat kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI.
Apa yang kita khawatirkan dari perkembangan tersebut? Kita khawatir seberapa jauh kasus itu dan juga kasus seperti Bank Century bisa memengaruhi kebulatan tekad publik untuk benar-benar dan secara konsisten serta konsekuen memberantas korupsi? Kita cemas dan khawatir jika kebulatan tekad dan komitmen itu surut lagi dan terbagi-bagi lagi kebulatan tekad kita bersama.
***
Soal Arah Pergolakan Timteng
Arah pergolakan di Timur Tengah masih sulit diramalkan, tetapi mulai dibandingkan dengan situasi di Eropa Timur akhir dasawarsa 1980-an.
Mungkinkah skenario perubahan di Eropa Timur sekitar 30 tahun lalu akan terulang di kawasan Timteng? Tidak ada yang berani meramalkan. Gerakan prodemokrasi di Eropa Timur merontokkan satu per satu kekuasaan komunisme. Uni Soviet pun ambruk dan Perang Dingin berakhir.
Perubahan besar menerjang semua negara Eropa Timur, tanpa terkecuali. Dunia terkesima atas perkembangan yang berlangsung di luar dugaan itu. Gelombang perubahan seperti menggulung ibarat tsunami sejak Tembok Berlin dirobohkan pada 1989.
Bagaimana dengan Timteng? Kawasan Timteng tidak mempunyai pusat gravitasi politik seperti Tembok Berlin. Para pengamat menyatakan, Kairo bukanlah Berlin. Tunis, ibu kota Tunisia, tidak bisa disamakan dengan Berlin. Begitu juga Sana’a, ibu kota Yaman.
Meski banyak perbedaan, tuntutan reformasi dan demokratisasi di beberapa negara Timteng saat ini praktis sama kerasnya seperti di Eropa Timur akhir dasawarsa 1980-an. Gemuruh seruan itu benar-benar mengusik dan menggetarkan semua pemimpin di kawasan Timteng yang umumnya memerintah secara tidak demokratis.
Apalagi kaum demonstran tidak hanya menuntut reformasi dan demokratisasi, tetapi juga pengunduran diri para pemimpin otoriter dan korup. Persoalan berikutnya tentu saja menyangkut pemindahan kekuasaan yang diharapkan akan memberikan ruang bagi proses demokratisasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Tidak sedikit pula yang mencemaskan kemungkinan militer atau kaum ekstremis membajak gerakan rakyat di Mesir atau negara-negara tetangganya untuk mengambil alih kekuasaan. Jika hal itu sampai terjadi, proses demokratisasi kembali sulit dilaksanakan. Persoalan lebih pelik dan krisis diperkirakan akan berkepanjangan.
Pesimisme memang mulai muncul ketika rakyat Mesir tidak kompak dalam gerakan prodemokrasi dan menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak. Rakyat Mesir terkesan mudah diadu domba sehingga muncul kelompok pendukung dan penentang Mubarak.
Kenyataan itu memperlihatkan situasi kontras dengan gerakan di Eropa Timur yang memang memiliki latar belakang budaya, mentalitas, dan kondisi persoalan yang berbeda. Atas pertimbangan itu, apa yang cocok di Eropa Timur belum tentu sesuai dengan kondisi Timteng.
Bangsa-bangsa Timteng diharapkan dapat menemukan jalannya sendiri menuju proses demokratisasi. Sebagai tantangan mendesak tentu saja, bagaimana pergolakan di Mesir dan para tetangganya saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan memburuk, yang dapat membawa risiko pertumpahan darah lebih banyak.
Kesimpulan dari tajuk rencana di atas :
Saat ini masyarakat sedang dicemaskan dengan kemungkinan kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi. Anehnya kemungkinan ini justru dirasakan ketika pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan memberantas kasus korupsi. Hal ini didasarkan oleh sikapyang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan bahwa dirinya akan memberantas korupsi serius. Rencana presiden tersebut juga mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, baik dari pemerintahan itu sendiri maupun dukungan dari masyarakat yang tergabung dalam berbagai forum. Kekhawatiran masyarakat muncul karena banyaknya pejabat pemerintahan yang masih saja menjabat padahal telah terbukti korupsi bahkan sudah ditetapkan menjadi tersangka.
Saat ini, bangsa-bangsa di Timteng sedang menuntut adanya demokratisasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Selain itu masyarakat di Timteng juga menuntut pengunduran diri para pemimpin yang masih bersikap otoriter dan terlibat korupsi di dalam pemerintahan. Contoh yang dapat kita lihat saat ini adalah situasi yang terjadi di Mesir. Rakyat Mesir meminta Presiden Hosni Mubarak untuk turun dari jabatannya. Rakyat Mesir merasa Mubarak sudah tidak bisa lg memimoin Mesir. Hal ini terkait dengan sikap Mubarak yang otoriter dan tidak memberikan kebebasan untuk berpendapat pada rakyatnya. Namun sayangnya, rakyat Mesir tidak memiliki satu kesatuan tekad. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembagian kelompok di masyarakat Mesir itu sendiri. Mereka terbagi atas kelompok pendukung dan penentang Mubarak.
Pendapat tentang tajuk di atas :
Seharusnya masalah pemberantasan korupsi di negara kita lebih diperhatikan lagi. Kecemasan masyarakat memang wajar. Hal ini dikarenakan tidak sejalannya rencana pemerintah dengan kenyataan. Hal ini dapat dilihat atas perlakuan pemerintah terhadap para pejabat yang terlibat bahkan sudah menjadi tersangka kasus korupsi namun tetap menjabat di dalam pemerintahan. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah hanya memberikan angin segar kepada masyarakat namun tidak pada kenyataannya.
Masalah pergolakan yang terjadi di Timteng merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan. Contohnya keadaan Mesir saat ini sungguh memprihatinkan. Seharusnya rakyat Mesir memiliki satu kesatuan tekad untuk memperjuangkan demokratisasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Jika mereka masih saja terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok pendukung dan penentang Mubarok maka kedamaian untuk Mesir sulit didapatkan. Jika keadaan Mesir tidak segera diselesaikan maka kemungkinan pertumpahan darah lebih banyak dapat saja terjadi.
0 komentar:
Posting Komentar